Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memberi sinyal akan menambah partai politik dalam koalisi. Namun dia menegaskan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan tetap dilanjutkan, karena itu merupakan bagian dari kriteria koalisi yang sehat.
"Jadi, koalisi yang sehat dibangun sebelum pemilu presiden," ungkap Hasto di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6).
Baca: Jokowi: RI Negara Besar, Tak Bisa Dibangun Sekelompok Orang
Hasto mengatakan KIK akan tetap ada untuk melaksanakan visi misi dari presiden dan wakil presiden selama masa kampanye pada bulan September 2018 lalu.
"Koalisi dibangun dalam pemilu presiden. Setelah selesai, (koalisi) ya diteruskan dan dimaknai untuk melaksanakan visi dan misi presiden. Dan juga bagaimana sistem presidential efektif," ujar Hasto.
Terkait dengan rekonsiliasi, Hasto menegaskan hal itu penting untuk menjaga keutuhan negara. Namun, jangan lantas diartikan sebagai bagi-bagi kursi di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin mendatang.
"Rekonsiliasi jangan dimaknai dengan bagi-bagi kursi kabinet, tapi rekonsiliasi sebagai jalan kemanusiaan merangkul seluruh komponen bangsa agar kita bersama menatap masa depan negeri," kata Hasto.
Baca: Kementerian Terkait SDM Penting dalam Pembumian Pancasila
Terkait peluang Partai Gerindra diteima ke dalam koalisi, Hasto tak menutup kemungkinan akan ada kerjasama dengan partai besutan Prabowo Subianto untuk memperluas perspektif dalam membangun bangsa.
"Gerindra, peluangnya besar apalagi kursinya nomor tiga di DPR. Tapi jangan cepat-cepat dimaknai bagi-bagi kursi kabinet," imbuhnya.
Untuk diketahui, pasca sidang penetapan gugatan sengketa PHPU Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi yang hasilnya menolak seluruhnya permohonan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, partai politik pengusung paslon 02 itu pun resmi dibubarkan beberapa hari lalu.
Parpol yang mengusung Prabowo di Pilpres 2019 adalah Gerindra, PKS, Partai Berkarya, PAN, dan Partai Demokrat (PD). Dua parpol terakhir beberapa kali diisukan merapat ke koalisi Jokowipada periode 2019-2024.
Namun, hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Gerindra. Wakil Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko mengaku partainya lebih nyaman menjadi opisisi. Pihaknya juga tak 'ngiler' masuk koalisi Jokowi.
"Jadi kalau ibarat kata orang, kita ini sudah orang kaya. Jadi kalau soal koalisi bukan menggiurkan juga untuk kita," ucapnya di Jakkarta, Sabtu (29/6).
