Jakarta, Gesuri.id - Sekretatis tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyayangkan framing yang dibangun oleh mantan menteri ESDM, Sudirman Said.
Hasto beranggapan Sudirman Said gagal menjalankan tugasnya sebagai menteri untuk bernegosiasi dengan PT Freeport, sehingga kini membuat isu-isu yang memojokan Presiden RI Jokowi.
Baca: Sudirman Said Menuding, Jokowi Menjawab
Sudirman Said sesumbar bahwa Jokowi telah melakukan pertemuan diam-diam dengan bos PT Freeport, James R. Moffett untuk membahas perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia di tanah Papua pada 7 Oktober 2015.
Hasto menilai sikap Sudirman Said ini merupakan bentuk kekecewaannya karena dicopot dari jabatanya. Namun, tudingan itu tak mau merka balas dengan cara serupa.
"Sehingga apa pun yang disuarakan oleh Pak Sudirman Said publik melihat bahwa itu sebagai sebuah bentuk kekecewaan dari Pak Sudirman Said," ucap Hasto saat ditemui di Hotel El Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2).
Hasto menyayangkan sikap yang diambil oleh Sudirman Said itu, apalagi pernyataan tersebut seolah sengaja dimunculkan saat Pilpres 2019. Dia mengatakan, daripada menuduh lebih baik mantan cagub Jawa Tengah itu memberikan alternatif kebijakan lain.
"Kami akan lebih memberikan apresiasi kepada Pak SS apabila mampu memberikan kebijakan alternatif di luar yang dilakukan Pak Jokowi. Sehingga ada opsi bagi para pemilih," kata Hasto.
Soal negosiasi dengan PT Freeport itu sendiri, kata Hasto, yang penting adalah proses saat ini. Bagaimana pemerintahan Jokowi berhasil merebut 51 persen saham Freeport dan mengembalikan konstitusi negara dimana seluruh kekayaaan alam dapat digunakan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini mengaku pihaknya enggan melakukan serangan balik terhadap Sudirman Said karena menjaga nama dan kehormatan mantan manteri ESDM itu sebagai pejabat publik.
"Kalau kita berbicara hal yang negatif ya kita juga bisa tahu bagaimana proses Pak SS menjadi menteri. Kita juga tahu latar belakang mengapa Pak SS menjadi menteri dan mengapa presiden mengganti Pak SS," imbuhnya.
Sebelumnya, Sudirman Said juga anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengaku bahwa surat soal perpanjangan izin operasi Freeport keluar atas inisiatifnya.
Sudirman mengatakan bahwa surat soal perpanjangan izin operasi Freeport keluar atas inisiatifnya. Dia mengungkapkan, surat 7 Oktober 2015 itu bisa keluar karena diperintahkan oleh Joko Widodo selaku Presiden Indonesia yang juga atasannya sewaktu menjadi menteri ESDM.
Baca: Presiden Jokowi Kembali Jelaskan Tentang Tiga Isu Besar
"Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik," kata Sudirman Said.
Dia mengatakan ada pertemuan Jokowi dengan Moffet di Kompleks Istana Kepresidenan pada 6 Oktober 2016, membahas asal usul perpanjangan izin PT Freeport Indonesia di tanah Papua pada 7 Oktober 2015. Cerita yang sama juga dia sampailan saat menghadiri diskusi di Institut Harkat Negeri, Jakarta.
