Manado, Gesuri.id - Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menghadiri Apel Gelar Pasukan dalam rangka Pengamanan Tahap Kampanye Terbuka dan Pemungutan Suara Pemilu 2019 di Lapangan Robert Wolter Monginsidi, Manado, Jumat (22/3) pagi.
Dalam sambutannya, Olly mengatakan pelaksanaan apel gelar pasukan semakin memperkuat sinergitas semua pihak terkait demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019 di Sulut.
Baca: Olly: Mari Wujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat
"Sinergitas yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat kita tingkatkan terus sehingga pada saat pelaksanaan pesta demokrasi 2019 di Sulut betul-betul tentram, aman dan damai," kata Olly.
Menurut Olly, suasana tentram, aman dan damai yang terpelihara hingga saat ini terbukti mampu membawa dampak positif bagi pembangunan daerah di berbagai bidang.
"Masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Perkembangan ekonomi Sulut bertumbuh terus, kemudahan berusaha dan mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga kita bisa bersama-sama membawa Sulut yang lebih hebat kedepan," ungkap Olly.
Untuk diketahui, apel yang dipimpin Kapolda Sulut Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Lapangan Robert Wolter Monginsidi melibatkan sebanyak 3000 personil, baik Polri, TNI dan segenap unsur pendukung lainnya. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan di masing-masing daerah dipimpin oleh Kapolres bersama Dandim.
Baca: Masyarakat Sulut Diajak Sukseskan Pelaksanaan Pemilu 2019
Sementara itu, Kapolda Remigius saat membacakan amanat Menkopolhukam RI mengatakan Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah Bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya.
“Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang objektif dan transparan,” kata Sigid.
