Jakarta, Gesuri.id - Pertemuan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk membahas arah koalisi dan kabinet akan diadakan lebih intensif usai peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019 mendatang.
"Kira-kira setelah peringatan 17 Agustus itu akan dilakukan lebih intens," ungkap Sekretaris TKN Jokowi-Kiai Ma'ruf, Hasto Kristiyanto saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (16/7).
Baca: Fokus Pada Investasi, Jokowi Tegas Hajar Pungli
Hasto mengatakan dalam dialog tahap pertama nanti, akan lebih banyak bicara soal struktur kabinet dibandingkan nama-nama menteri.
"Karena bicara tentang tata pemerintahan yang baik itu juga tidak terlepas dari strukturnya, sistemnya, dari agenda strategisnya. Baru kita bicara orang," papar Hasto.
Meskipun sudah dipastikan ada pertemuan antar parpol KIK setelah tanggal 17 Agustus 2019, namun Hasto masih belum mengetahui kapan pastinya pertemuan itu terjadi. Pasalnya, hal tersebut merupakan ranah ketua umum partai.
Namun jika melihat dari mekanisme dibangun oleh Presiden terpilih, Joko Widodo sebelum mengambil keputusan penting dan strategis, maka akan ada dialog terlebih dahulu dengan parpol pendukung. Salah satunya membicarakan soal susunan kabinet.
Saat disinggung apakah pembagian jatah menteri akan proposional antara politisi dan profesional, Hasto mengatakan keputusan itu sepenuhnya berada di tangan presiden sebagai pemegang hak prerogatif.
Baca: Tak Urus Kabinet, Megawati Fokus Urus Kongres PDI Perjuangan
Meskipun demikian, Hasto menilai wajar jika ada partai politik yang meminta jatah kursi menteri dalam kabinet lima tahun ke depan, terutama parpol yang memberikan dukungan mayoritas di DPR.
"Hal tersebut sebagai sebuah kewajaran di dlam tradisi demokrasi. Tetapi sepenuhnya kan harus dibahas bersama-sama," ujar Sekjen PDI Perjuangan ini.
Hasto lantas mencontohkan pengalaman PDI Perjuangan pada tahun 2014 lalu. Meskipun merupakan partai pengusung utama pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, namun partai besutan Megawati Soekarnoputri itu melihat kepentingan yang lebih besar.
Menurutnya, pada periode kedua ini, Jokowi harus lebih banyak membuat legasi. Sehingga ketepatan penempatan sebuah menteri pada struktur dan agenda yang tepat itulah yang akan menentukan bagaimana legasi itu dibuat.
Baca: Presiden Pastikan Pengumuman Kabinet Tinggal Tunggu Waktu
"Sehingga bukan prinsip-prinsip proposionalitas yang diterapkan, tapi bagaimana kualisifikasi orang yang tepat untuk mengisi posisi yang tepat," imbuh Hasto.
Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan komposisi kabinetnya juga nanti akan berkisar imbang antara profesional dan dari partai politik.
"Ya kira-kira 60:40 atau 50:50," ujar Jokowi di JCC, Jakarta, Jumat (12/7).
