Jakarta, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut ada upaya dari pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan delegitimasi pemilu melalui tuduhan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu.
"Saya kira yang penting kita jangan mencurigai apalagi memdramatisir apalagi membuat hal-hal seperti kemarin. Cetak kartu saja belum kok sudah tujuh kontainer (surat suara tercoblos)," kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/1), setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden tentang pengelolaan transportasi Jabodetabek.
Baca: Tjahjo Sebut Pemilu 2019 Jadi Ajang Konsolidasi Demokrasi
Ia menegaskan bahwa pemilu yang digelar serentak antara pilpres dengan pileg merupakan hajatan partai politik, kecuali DPD yang independen.
Namun penyelenggaraannya, kata dia, sesuai UU diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Bawaslu.
"Fungsi kontrolnya DPR dan DKPP. Itu kuasa penuhnya di situ. Harusnya parpol termasuk capres-cawapres termasuk timsesnya harus percaya penuh pada KPU. Jangan apa yang disepakati dirapat beda yang dikatakan di luar," ucapnya.
Ia sendiri yakin KPU sampai dengan hari ini tidak melakukan penyimpangan apapun dari rel UU yang telah ditetapkan dan yang dijabarkan melalui PKPU. Ia justru melihat ada upaya-upaya untuk mendelegitimasi pemilu.
"Sama juga ada 31 juta suara selundupan, lho satu saja enggak mungkin apalagi 31 juta suara. Wong yang menentukan DPT bukan saya, Kemendagri. Itu adalah KPU," ujarnya, menegaskan.
Menurut Tjahjo, dilemparkannya isu dan kabar bohong itu menjadi contoh upaya-upaya untuk mendelegitimasi pemilu.
"Kami sepakat dengan KPU, sekecil apapun kalau ada berita fitnah apalagi berita-berita yang sifatnya berujar kebencian, berita hoaks itu lapor saja ke kepolisian. Satu kali 24 jam bisa kok langsung didata," katanya.
Ia juga menyarankan kepada semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana di media sosial.
Baca: Pelaksanaan Pemilu Buktikan Indonesia Junjung Demokrasi
"Kalau memang ada pertanyaan, ada keraguan, langsung saja datang, lewat timsesnya atau parpolnya. Jangan mengarang-ngarang, membuat berita yang itu justru merusak," tutur Tjahjo Kumolo.
Sejauh ini yang menjadi kekhawatiran banyak pihak terhadap pembangunan dua ruas jalur tol itu adalah keberadaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan, serta daerah sekitar yang keberadaan situsnya masih banyak.
