Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan, tidak ada peraturan atau konstistusi yang mengatur adu prestasi menteri.
Baca: PDI Perjuangan Contoh Nyata Partai Profesional & Modern
Hal itu merespons tantangan Partai NasDem agar prestasi menteri dari PDI Perjuangan diadu, di tengah wacana reshuffle alias perombakan kabinet.
"Tidak ada dalam tradisi ketatanegaraan kita, tidak diatur dalam konstitusi atau undang-undang lain adu prestasi menteri, karena menteri itu satu kesatuan," kata Basarah saat ditemui di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (31/12).
Basarah mengatakan, yang berhak melakukan evaluasi atau menilai para menteri adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mereka membantu presiden, dan yang berhak menilai prestasinya Presiden Indonesia," tegas Basarah.
Wakil Ketua MPR itu menuturkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk mengevaluasi kabinet, termasuk reshuffle.
"Jadi kita serahkan saja mekanisme evaluasi ke Pak Jokowi, dan Pak Jokowi diberikan wewenang konstitusional, termasuk jika ingin reshuffle," papar Basarah.
Baca: Institusionalisasi PDI Perjuangan Terbaik karena Kerja Keras
Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menantang PDI Perjuangan beradu prestasi menteri.
Hal itu merespons pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, yang meminta dua menteri asal Partai NasDem dievaluasi.
"Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," kata Irma lewat keterangan tertulis, Jumat (30/12).
