Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menilai rencana Wakil Ketua DPR Fadli Zon membentuk Pansus kecurangan Pemilu 2019, terlalu berlebihan.
Andreas mengatakan, Undang-undang sudah memberikan ruang seluas-luasnya bagi perserta pemilu yang merasa dirugikan akibat kecurangan melaporkannya ke Bawaslu, DKPP hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca: Bawaslu Rasa Oposisi, Henry Yoso: Harus Dievaluasi
"Pemilu selesai, ya selesai. Yang dipilih rakyat harus dihormati. Pelaksana pemilu yang sudah bekerja keras harus dihargai. Kalau sekarang ada kecurangan, laporkan ke Bawaslu," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI di Jakarta, Kamis (25/4).
Bila tidak melaporkan kecurangan pemilu disertai bukti ke Bawaslu, dia menilai itu lebih merupakan strategi kubu 02 untuk mendeligitimasi pemilu.
Baca: Alex Tolak Pembentukan Lembaga Tambahan Dampingi Bawaslu
"Strategi 02 yang licik dengan berbagai macam cara untuk mendelegitimasi pemilu. Kalah ya kalah," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai banyak kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Menurutnya, kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.
