Medan, Gesuri.id - PDI Perjuangan Sumatera Utara menurunkan tim investigasi untuk mengumpulkan bukti adanya dugaan permainan politik uang di Pilkada Samosir.
Tim ini terdiri dari pengurus DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara dan pihak Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan.
Baca: Djarot: PDI Perjuangan Unggul di 15 Kabupaten/Kota di Sumut
"Dua tim ini sudah turun ke dua daerah tersebut," kata Ketua DPD PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, Kamis (10/12).
Djarot menjelaskan, indikasi politik uang ini mereka telusuri setelah adanya informasi pemberian uang kepada para pemilih pada dua kabupaten tersebut. Bahkan, di Samosir mereka menerima informasi adanya aliran uang hingga Rp 100 miliar.
"Samosir itu pemilihnya tidak lebih dari 200 ribu orang, gelontoran uang Rp 100 miliar itu nggak masuk akal. Bahkan ada informasi satu pemilih menerima sampai Rp 1 juta," ungkapnya.
Kebenaran dari informasi inilah menurut Djarot yang akan mereka telusuri. Hasil dari penelusuran tersebut akan mereka proses sesuai dengan aturan hukum yang ada.
Baca: Bobby Menang, Kerja Keras Masyarakat & Elemen Pendukung
"Kita akan ungkap buktinya untuk kita teruskan kepada penyelenggara pemilu, hingga ke DKPP bahkan ke Mahmakan Konstitusi. Kita tidak ingin pendidikan politik dikotori dengan politik uang," demikian Djarot Syaiful Hidayat.
Djarot Syaiful Hidayat memberikan keterangan resmi terkait Pilkada serentak 2020 di Sumatera Utara. Ia memberikan keterangan didampingi pengurus DPD PDI Perjuangan lainnya seperti Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutarto, Wakil Sekretaris Bima dan pengurus lainnya seperti Jumiran Abdi, Aswan Jaya, Alamsyah Hamdani, Ipah Alatas dan Yemitema Laoly.
