Ikuti Kami

Politisi PDI Perjuangan Hibahkan Toolkits Kebebasan Beragama

Modul-modul yang ada dalam daring saat ini belum tersedia dalam bahasa Indonesia.

Politisi PDI Perjuangan Hibahkan Toolkits Kebebasan Beragama
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Eva Sundari meluncurkan dan menghibahkan online toolkits atau alat bantu daring tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Eva Sundari meluncurkan dan menghibahkan online toolkits atau alat bantu daring tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Eva mengatakan sumbangan bahan-bahan tersebut diharapkan di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo saat ini, parlemen Indonesia dapat berkontribusi menjadi pusat ilmu keparlemenan sehingga terbangun tradisi intelektual di DPR, dalam hal ini melalui sarana daring.

"Modul-modul yang ada dalam daring itu saat ini belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Karena itu, dengan peluncuran ini ini berbagai bahan itu diharapkan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia," ucap Ketua Kaukus Pancasila itu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4).

Di kesempatan yang sama, Bambang Soesatyo mengimbau agar para politisi dan tokoh masyarakat bisa menjaga kerukunan dengan tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang provokatif.

"Saya meminta elit dan tokoh masyarakat untuk tidak memberikan statement politik yang provokatif, apalagi menggunakan isu-isu agama yang bisa memicu konflik masyarakat," ujar Bamsoet.

Adapun Online toolkits ini merupakan kulminasi dari proyek bersama APHR dan National Democratic Institute (NDI) terkait KKB yang bertujuan untuk meningkatkan peran anggota parlemen dalam memproteksi KKB di kawasan Asia Tenggara.

Proyek bersama yang telah diimplementasikan sejal bulan Oktober 2017 ini fokus pada pembangunan kelompok kerja dan jaringan anggota parlemen dan pemangku kebijakan Asia Tenggara yang berkomitmen terhadap isu-isu dan advokasi KKB. Selain itu, aktivitas proyek bersama ini meliputi dialog kebijakan dan misi pengungkapan fakta terkait isu-isu KKB di kawasan.

Saat ini, anggota kelompok kerja ini terdiri atas 17 anggota dan mantan anggota parlemen dari negara-negara di Asia Tenggara.

Quote