Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi aksi "walk out" Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat acara Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Minggu (23/9).
Menurut Hasto apa yang terjadi oleh SBY memang bisa terjadi di area terbuka atau public space.
Baca: TKN Terbitkan Pedoman Pengelolaan Dana Kampanye
"Yurisdiksi KPU itu kan memang yang di dalam pagar, di luar itu memang menjadi public space," ujar Hasto saat ditemui di Media Center Jokowi-Ma'ruf Amin, Jalan Cemara no 19, Menteng, Jakarta.
Hasto mengatakan, PDI Perjuangan sudah mengikuti peraturan dari KPU saat acara deklarasi kampanye damai.
"Dari kami pun tidak menampilkan, PDI Perjuangan hanya membawa satu bendera sesuai dengan ketentuan. Itupun karena muncul di dalam suporter yang mendatangi ketika ada acara tersebut, juga bisa lihat berbagai bendera partai termasuk Golkar dan Demokrat juga ada disana," tambah Hasto.
SBY "walk out" karena merasa KPU gagal menyelenggaran acara. Pasalnya, KPU dinilai tidak adil dengan membiarkan relawan Jokowi membawa alat peraga kampanye yang sebenarnya tidak diperbolehkan.
"Kita sepakat pakaian adat saja damai dan tidak membawa partai apalagi membawa atribut yang begitu banyak sehingga terkesan tidak kampanye," ujar Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.
Menanggapi hal ini, Hasto hanya mengatakan bahwa pihaknya sudah mengikuti peraturan dari KPU dan tidak ada pelanggaran. Namun dia merasa tak bisa berbuat banyak karena hal tersebut berada di tempat umum.
Baca: KIK Sudah Buka Rekening Dana Kampanye Jokowi-Ma'ruf
"Karena wajar ketika di public space kemudian namanya juga rakyat mengelu-elukan Pak Jokowi itu kan suatu yang biasa terjadi," kata Hasto.
"Tapi ketika ada aspek-aspek lain ya kami tidak memahami. Yang penting kami mengikuti aturan main dari KPU," tegas Hasto.
