Bandung, Gesuri.id - Tidak terasa sudah 20 tahun era reformasi berlalu. Pergantian kekuasaan dari tirani menuju demokrasi Pancasila menjadi momentum perubahan yang mengubah wajah pemerintahan di Indonesia.
Cagub Jabar bernomor urut dua, Tubagus Hasanuddin alias Kang Hasan, turut merasakan atmosfer pergantian kekuasaan di masa awal reformasi dulu. Kala itu Kang Hasan masih menjadi ajudan Presiden Habibie. Dia meyakini bahwa sosok reformasi ada pada BJ Habibie.
Baca : Aksi Petik Teh Kang Hasan di Kebun Teh Rancabali
Di tangan beliaulah fondasi kenegaraan dan pemerintahan yang demokratis diletakan di tengah gejolak disintegrasi bangsa. Kang Hasan mengenang bahwa Habibie bisa mengambil langkah kilat dengan melepas seluruh tahanan politik yang menjadi ancaman paling menakutkan para aktivis.
"Habibie juga yang membuka ruang kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, dibuka lebar," ungkap Kang Hasan,usai bertemu Relawan Hasanah di Paguyuban Pasundan, Bandung, Senin (21/5/2018).
Kang Hasan juga menilai bahwa salah satu kebijakan BJ Habibie terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan Pers, menjadi langkah tepat untuk membongkar aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi dimasa orde baru.
"Saya sepakat, justru pejabat yang reformis itu pak Habibie, mengapa? berani membuka dan merubah orde baru menjadi situasi yang lebih demokratis," ungkap Kang Hasan,usai bertemu Relawan Hasanah di Paguyuban Pasundan, Bandung, Senin (21/5/2018).
Kang Hasan memaparkan, langkah lain yang perlu diapresiasi dari Presiden Habibie untuk memberantas KKN, adalah dengan dibentuknya tim khusus yang dipimpin oleh Kejaksaan Agung untuk memburu korupsi. "Walaupun secara praktis hasilnya kurang, namun secara politis niat baik itu sudah ada," ungkapnya.
Baca : Kang Hasan Optimistis Raih 35% Suara di Cianjur
Selain itu, BJ Habibie juga berani mendobrak masalah ketatanegaraan dan pemerintahan yang penuh nepotisme. Dimana banyak anak pejabat yang menjadi anggota DPR yang menjadi pemicu terjadinya Kolusi.
Dia berharap agar reformasi dikembalikan kepada khittahnya yaitu untuk mewujudkan negara yang demokratis dan dimaknai sebagai kebebasan memilih pemimpin.
