Jakarta, Gesuri.id - Mengelola perekonomian nasional tidak bisa disederhanakan menjadi urusan menebarkan optimisme semata. Apalagi optimisme verbal yang dilepaskan dari kehati-hatian, kerja kolektif, dan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing lembaga negara.
Stabilitas ekonomi bukan hasil pidato yang terdengar renyah, melainkan buah dari proses panjang, disiplin kebijakan, dan koordinasi yang saling menguatkan, khususnya di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Menteri Keuangan, betapapun strategis posisinya, bukanlah figur superman yang mampu mengubah seluruh persoalan ekonomi hanya dengan rangkaian kata-kata yang terdengar meyakinkan di ruang publik. Kewenangannya jelas berada pada ranah fiskal. Karena itu, tidak bijak apabila urusan moneter, perbankan, dan stabilitas sistem keuangan diperlakukan seolah-olah dapat diselesaikan melalui pernyataan sepihak. Melampaui batas kewenangan bukan hanya berisiko secara tata kelola, tetapi juga dapat mengaburkan tanggung jawab institusional yang selama ini dijaga demi kepercayaan pasar dan publik.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang menjadi cita-cita bersama dan harus diperjuangkan. Namun cita-cita itu membutuhkan proses, waktu, serta konsistensi. Ia tidak bisa disulap dalam satu malam. Termasuk dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yang belakangan dilontarkan seakan-akan merupakan persoalan sederhana. Padahal kenyataannya, stabilitas kurs adalah hasil dari bauran kebijakan yang kompleks, kredibilitas otoritas moneter, serta kepercayaan pasar yang dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar wacana optimisme.