Jakarta, Gesuri.id - Mengelola perekonomian nasional tidak bisa disederhanakan menjadi urusan menebarkan optimisme semata. Apalagi optimisme verbal yang dilepaskan dari kehati-hatian, kerja kolektif, dan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing lembaga negara.
Stabilitas ekonomi bukan hasil pidato yang terdengar renyah, melainkan buah dari proses panjang, disiplin kebijakan, dan koordinasi yang saling menguatkan, khususnya di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Menteri Keuangan, betapapun strategis posisinya, bukanlah figur superman yang mampu mengubah seluruh persoalan ekonomi hanya dengan rangkaian kata-kata yang terdengar meyakinkan di ruang publik. Kewenangannya jelas berada pada ranah fiskal. Karena itu, tidak bijak apabila urusan moneter, perbankan, dan stabilitas sistem keuangan diperlakukan seolah-olah dapat diselesaikan melalui pernyataan sepihak. Melampaui batas kewenangan bukan hanya berisiko secara tata kelola, tetapi juga dapat mengaburkan tanggung jawab institusional yang selama ini dijaga demi kepercayaan pasar dan publik.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang menjadi cita-cita bersama dan harus diperjuangkan. Namun cita-cita itu membutuhkan proses, waktu, serta konsistensi. Ia tidak bisa disulap dalam satu malam. Termasuk dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yang belakangan dilontarkan seakan-akan merupakan persoalan sederhana. Padahal kenyataannya, stabilitas kurs adalah hasil dari bauran kebijakan yang kompleks, kredibilitas otoritas moneter, serta kepercayaan pasar yang dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar wacana optimisme.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Di titik inilah mulai fenomena narasi dan realitas politik nyata berbeda. Di awal, narasi tampak menggoda, bunyinya keras, renyah, dan menarik perhatian. Banyak orang menengadah, terpukau, bahkan bertepuk tangan. Narasi besar ditebarkan, reformasi fiskal, keberanian mengambil risiko, dan langkah-langkah yang diklaim tak lazim. Seolah-olah perekonomian Indonesia hanya soal kemauan dan keberanian retoris. Seolah-olah cukup diselesaikan di atas podium konferensi pers.
Namun ekonomi bukan panggung hiburan. Ia tidak bereaksi terhadap metafora, apalagi sensasi sesaat. Ekonomi menuntut kesabaran, presisi, dan kesadaran bahwa angka-angka tidak bisa ditipu oleh slogan. Pasar tidak menunggu pidato. Investor tidak mengambil keputusan karena keberanian verbal. Mereka menunggu konsistensi, kepastian arah kebijakan, serta rekam jejak yang bisa diuji oleh waktu.
Post gaudia, semper adest veritas. Tak ada pesta abadi, usai tiap perayaan, selalu ada kenyataan yang mesti dihadapi. Seiring berjalannya waktu, realitas mulai berbicara. Defisit fiskal, tekanan daya beli, investasi yang tidak secepat narasi, serta dinamika global yang tidak ramah, semuanya hadir tanpa kompromi. Di hadapan kenyataan itu, pengakuan bahwa memulihkan ekonomi tidak semudah yang dibayangkan akhirnya muncul. Terlambat, mungkin. Tetapi tetap penting sebagai pengingat bahwa jabatan menteri bukanlah panggung sensasi, melainkan ruang sunyi tempat keputusan kecil berdampak besar bagi jutaan rakyat.
Narasi memang bisa dibikin dan digaungkan seindah mungkin, tetapi pada akhirnya realitasnya yang menentukan. Begitu pula dengan kebijakan ekonomi. Sensasi di awal tidak pernah cukup untuk menopang ketahanan jangka panjang.
Pengalaman panjang bangsa ini menunjukkan bahwa keberhasilan mengelola keuangan negara bukan ditentukan oleh siapa yang paling lantang berbicara di awal, melainkan oleh siapa yang paling konsisten, paling disiplin, dan paling mampu menahan diri ketika badai datang. Tidak sensasional, tetapi presisi. Tidak renyah di awal, tetapi tahan lama.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Sebagai partai penyeimbang, PDI Perjuangan berkepentingan untuk terus mengingatkan bahwa ekonomi nasional tidak boleh dikelola dengan pendekatan simplistik. KSSK tidak dibentuk untuk menjadi arena saling menyalahkan atau adu peran, melainkan sebagai mekanisme kolektif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan akal sehat dan tanggung jawab bersama.
Pada akhirnya, negara dituntut untuk berhenti terbuai oleh euforia kata-kata. Perekonomian nasional bukan eksperimen retorika, melainkan amanat konstitusi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Setiap pernyataan pejabat publik membawa konsekuensi. Setiap kebijakan meninggalkan jejak. Dan setiap kekeliruan akan dibayar oleh rakyat, bukan oleh pembuat narasi.
Karena itu, yang dibutuhkan hari ini bukan lagi optimisme kosong, melainkan kepemimpinan yang rendah hati terhadap kompleksitas masalah, disiplin terhadap batas kewenangan, serta kesungguhan membangun kerja sama yang sehat antar lembaga. Mawas diri sebelum semuanya terlambat adalah pilihan paling bijak.Rakyat tidak lagi menunggu narasi atau ilusi. Mereka menunggu bukti bahwa dapur ekonomi nasional benar-benar menyala, bekerja dengan tenang, konsisten, dan bertanggung jawab. Karena dalam ekonomi, yang menentukan bukan seberapa nyaring suara di awal, melainkan seberapa kuat negara mampu bertahan ketika tepuk tangan telah lama berhenti.
