Sebagai orang yang pernah aktif di gerakan mahasiswa, saya selalu berpandangan positif terhadap setiap gerakan rakyat, termasuk di dalamnya gerakan protes, dan aksi massa. Tentu dengan berbagai syarat, yaitu: objektif, jujur, fair, bukan hoax, tidak fitnah, tidak menghina kemanusiaan, serta anti diskriminasi.

Gerakan rakyat sejatinya ditujukan untuk mengoreksi pemerintah yang tidak berlaku adil, pun tidak menjalankan pemerintahan dengan benar. Tujuannya tentu agar setiap orang, yang diberi mandat maupun tugas oleh rakyat, dapat bekerja dengan baik.

Baca:Survei Indo Barometer: ElektabilitasPDIPTertinggi diSumut

Dalam sistem ketatanegaraan kita, aspirasi rakyat telah diatur secara formal diwakili melalui partai politik dalam menyusun lembaga legislatif, pun juga kepala pemerintahan. Sehingga peran dan fungsi partai politik menjadi sangat penting. Kinerja kepala pemerintahan, dan legislatif, sangat ditentukan oleh kualitas dari kinerja partai politik.

Partai politik melalui legislatif, ikut bertanggung jawab terhadap kualitas Undang- Undang, termasuk di dalamnya APBN, dan APBN Perubahan, hingga APBD dan APBD Perubahan. Demikian juga pengawasan terhadap kinerja pemerintah, mengawasi kinerja kementerian/ lembaga dapat dilakukan selama 24 jam/ hari sepanjang waktu. Demikian juga dengan alokasi anggaran, semua melibatkan partai politik melalui lembaga legislatif dan bersifat terbuka.