Jakarta, Gesuri.id - Mata dunia terbelalak pada tindakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam aneksasi yang dilakukan terhadap Venezuela dengan menculik Presiden Nicolas Maduro dari kamar tidur kediamannya pada Sabtu, 3 Januari lalu. Tindakan ini tentu memicu kekisruhan sistem, dimana tampuk kepemimpinan Venezuela tiba-tiba mengalami kekosongan, dengan transisi yang penuh perdebatan. Bagi banyak orang, kecenderungan AS untuk mengintervensi kedaulatan negara lain sesungguhnya bukan hal baru. Sejarah mencatat selama masa pemerintahan Trump saja, AS telah terlibat dalam sekian kali aksi serangan terhadap negara lain, antara lain Irak, Nigeria, Iran, Suriah, Afghanistan, Yaman, dan Somalia.

Situasi ini diperparah dengan kondisi global hari ini dimana konflik dan perang selalu mengambil berbagai wajah dan dimensi multikompleks dimana pertarungan opini menjadi bagian dari variabel yang menentukan. Administrasi Trump melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan publik bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan secara moral sebagai upaya melindungi kepentingan warga negara AS dari ancaman perdagangan narkoba yang mereka tuduhkan dilakukan oleh Presiden Maduro dan istrinya. Trump bahkan secara terang-terangan mengungkapkan akan mengelola sumber daya ekonomi Venezuela berupaya cadangan minyak yang melimpah.

Baca:Kisah KeluargaGanjarPranowo Jadi Inspiratif Banyak Pihak

Interaksi di tengah publik dan media sosial memang menunjukkan publik sedang terbelah. Para pendukung Trump di dalam maupun di luar AS menganggap aksi ini sebagai bentuk ketegasan. Bukankah ini memang selaras dengan visi populis Trump untuk Make America Great Again? Bahwa AS harus menjadi kekuatan adidaya yang ditakuti oleh semua negara-negara lain. Juga bahwa Maduro dituduh sebagai pemimpin diktator dan justru Trump sedang membantu rakyat Venezuela terbebas dari cengkeramannya.

Apapun alasan dan pembenarannya, penyerangan ibukota Venezuela Caracas dan penculikan Presiden Maduro sesungguhnya sedang membuka suatu tabir kengerian yang lebih dalam. Peristiwa brutal tersebut, meskipun dibungkus dengan narasi publik yang rapi, mengungkapkan bahwa kita sedang memasuki era sebuah dunia dimana seorang kepala negara berdaulat dapat diculik dari kediamannya di malam hari dan dibawa ke yurisdiksi negara lain melalui upaya militer paksa tanpa persetujuan PBB. Bila memang pemerintahan Maduro dianggap perlu dikoreksi, bukankah seluruh pranata demokrasi mengajarkan pada kita bahwa satu-satunya yang berhak melakukan koreksi adalah rakyat Venezuela itu sendiri? Bukan Trump atau siapapun.