Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) memprioritaskan keselamatan jamaah haji Indonesia di tengah dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Azis meminta pemerintah untuk segera melakukan langkah mitigasi guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat berdampak pada keberangkatan jamaah haji Indonesia.
“Adanya eskalasi konflik di Timur Tengah dan di Iran, saya mendorong pemerintah untuk segera melakukan mitigasi. Langkah-langkahnya tentu sudah disiapkan pemerintah, tetapi yang paling penting harus diprioritaskan adalah keselamatan jamaah kita, warga negara Indonesia,” kata Azis saat dihubungi, Rabu (11/3).
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Kader Banteng NTB Perkuat Nilai Perjuangan
Politisi muda PDI Perjuangan ini mengatakan berbagai opsi kebijakan memang harus dipertimbangkan secara matang, termasuk konsekuensi anggaran yang mungkin timbul akibat perubahan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Namun demikian, Azis tegas meminta aspek keselamatan jamaah harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan.
“Anggaran tentu perlu dipertimbangkan, tapi yang harus paling diutamakan adalah bagaimana keselamatan jamaah kita. Jangan sampai kita berhitung soal konsekuensi biaya, tetapi mengabaikan faktor keselamatan,” ujarnya.
Azis menjelaskan bahwa pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario apabila situasi konflik mengalami perubahan secara dinamis. Misalnya, eskalasi konflik meningkat sebelum keberangkatan kloter pertama, atau justru meningkat ketika rangkaian ibadah haji sedang berlangsung.
“Kita harus menghitung berbagai skema. Apakah eskalasi meningkat sebelum keberangkatan kloter pertama, apakah situasinya landai lalu meningkat saat rangkaian haji berlangsung, atau justru meningkat sejak awal lalu menurun di tengah pelaksanaan. Semua kemungkinan itu harus disiapkan langkah antisipasinya,” jelas Anggota DPR RI asal Dapil Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur-Kota Bogor).
Ia menilai setiap skenario tentu memiliki konsekuensi, termasuk potensi kenaikan biaya operasional haji jika kondisi keamanan memengaruhi jalur penerbangan maupun logistik.
“Misalnya hari ini kita tetap berangkat karena eskalasi tidak terlalu tinggi, tetapi harga minyak naik dan ini berpengaruh pada biaya penerbangan atau logistik meningkat. Itu pasti berimplikasi pada anggaran. Karena itu pemerintah dan DPR harus benar-benar mendiskusikan jalur terbaik untuk melindungi jamaah kita,” katanya.
Baca:
Meski demikian, Legislator PDI Perjuangan ini berharap konflik di kawasan Timur Tengah dapat segera mereda sehingga pelaksanaan ibadah haji tetap bisa berjalan sesuai rencana dan harapan para jamaah Indonesia. Namun jika situasi keamanan dinilai tidak memungkinkan, Azis menilai opsi penundaan keberangkatan haji harus berani dipertimbangkan demi keselamatan jamaah.
“Saya pribadi berharap eskalasi ini segera berakhir dan ada titik temu di negara-negara yang sedang berkonflik, sehingga pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan sesuai harapan kita dan jamaah Indonesia yang akan berangkat tahun ini,” kata Azis.
“Jika memang tidak memungkinkan dan eskalasi meningkat sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak dapat berjalan dengan memadai, maka keputusan paling berat sekalipun, seperti penundaan keberangkatan, harus dipertimbangkan,” pungkas Azis.
