Jakarta, Gesuri.id - Saya sering berkata kepada kolega di DPR dan kepada teman-teman mitra ojol: kita tidak berbicara soal angka di atas kertas kita berbicara nasib keluarga yang bergantung pada setiap orderan yang masuk. Itu bukan statistik, itu hidup nyata.

Beberapa waktu lalu saya mendengar langsung dari para pengemudi bagaimana biaya potongan dari aplikasi sudah jauh melebihi aturan yang semestinya bahkan mencapai sekitar 30 persen atau lebih dari pendapatan mereka per transaksi. Ini bukan sekadar angka, ini berarti bahan bakar, biaya hidup, dan kebutuhan keluarga yang makin sulit dipenuhi. Ini yang disebut para mitra sebagai berat dan saya setuju sekali, karena selama beraudiensi itulah yang mereka rasakan.

Saya tahu teman-teman semua di Komisi V DPR RI, teman-teman sesama legislator, dan tentu para pemangku kebijakan lain juga paham bahwa sektor transportasi online ini telah menjadi bagian penting dari sistem transportasi nasional. Tapi kehadiran teknologi tidak boleh menciptakan ketimpangan baru yang memiskinkan pekerja. Kita harus hadir. Mestinya bekerja sama dengan aplikator, bukan hanya memaksakan logika pasar yang tidak memperhatikan kesejahteraan mitra yang justru jadi tulang punggung layanan itu sendiri.

Saya tegaskan lagi kepada teman-teman di Senayan dan saya sampaikan kepada publik: potongan biaya aplikasi 10 persen itu bukan retorika politik, itu aspirasi nyata dari para pengemudi. Ini bukan sekadar tuntutan demo, ini suara ribuan keluarga yang berharap keadilan. Dan sebagai wakil rakyat, saya tidak boleh diam.

Waktu itu, di rapat dengar pendapat bersama perwakilan driver, saya berbicara jelas: negara harus hadir. Negara tidak boleh hanya jadi penonton. Kita bicara soal hak pekerja, soal kemitraan yang adil, soal keadilan sosial yang sebenarnya bukan slogan kosong.