Mataram, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat mengatakan kepergian sejumlah anggota DPRD NTB ke luar negeri dalam rangka kerjasama bilataral Pemprov NTB dengan sejumlah negara di Eropa, seperti Belanda, Prancis dan Belgia, murni untuk jalan-jalan saja.

Pasalnya, jika ada pertemuan di berbagai KBRI, hal itu lebih pada pertanggung jawaban perjalanan berupa tanda tangan dan cap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) semata.

Mana itu bukti kesepakatan tertulis antara NTB dengan negara tujuan. Tunjukkan dong, kok hanya foto selfie di negara tujuan yang banyak mereka tonjolkan di media sosial. Rakyat butuh bukti MoU tertulis bukan foto lagi happy-happy dan jalan-jalan diatas penderitaan rakyat saat ini, ujarnya, Minggu (18/8).

Kepergian para anggota DPRD NTB ke luar negeri itu dimulai pada 3 Agustus dan baru pulang pada 9 Agustus. Rombongan kedua akan berangkat pada 13 Agustus dan pulang pada 19 Agustus 2019,

Rachmat mengungkapkan, izin Menteri Dalam Negeri yang menjadi klaim mereka bahwa kepergiannya legal, memiliki makna penerbitan administrasi keberangkatan. Administrasi keberangkatan itu berupa visa dan permit.