Denpasar, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pariera meminta Kodam IX/Udayana membatalkan rencana pembangunan Komando Resort Militer (Korem) di wilayah Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca:Andreas: Wacana Pembentukan Koalisi Kerakyatan Masih Jauh

Ia berharap Pangdam IX/Udayana meninjau ulang pemilihan lokasi yang tengah menjadi sengketa antara dua suku di NTT. Pasalnya, tanah Suku Paumere masih bermasalah dan diperebutkan antara dua suku.

Sebagai Anggota Dewan asal NTT, saya meminta Pangdam membatalkan rencana tersebut demi menghindari konflik horizontal dan mengalihkan pembangunan Korem ke wilayah lain yang tidak bermasalah, ungkap Andreas saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan jajaran Kodam IX/Udayana Denpasar, Bali, Rabu (12/12).

Tanah yang hendak dihibahkan kepada TNI itu diklaim sebagai tanah Suku Paumere, sehingga tak semudah itu warga suku memindahtangankan tanpa sepengetahuan warga suku yang lain, mosalaki (tetua adat), dan kepala suku. Tanah Suku Paumere diklaim seluas 6.000 hektar meliputi Desa Kerirea, Sanggarhorho, dan sebagian Tiwerea.