Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, menegaskan pencabutan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) harus menjadi momentum untuk menegakkan keadilan agraria sekaligus menyelesaikan konflik pertanahan yang selama ini dihadapi masyarakat di Provinsi Riau.
Jangan sampai tanah adat rakyat terkena penertiban Satgas PKH, sementara lahan bekas konsesi perusahaan besar hanya dikembalikan kepada negara tanpa penyelesaian hak masyarakat. Hutan harus dipulihkan, tetapi hak rakyat juga wajib dilindungi, tegasnya, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Siti Aisyah, pengembalian kawasan bekas konsesi perusahaan kepada negara tidak boleh sekadar berorientasi pada perubahan status penguasaan lahan. Pemerintah harus memastikan hak-hak masyarakat adat dan warga yang memiliki klaim atas tanah di kawasan tersebut memperoleh perlindungan serta kepastian hukum.
Ia menilai, pencabutan izin perusahaan harus diikuti langkah konkret untuk mengurai persoalan agraria. Langkah tersebut antara lain menelusuri riwayat penguasaan lahan, mengidentifikasi potensi tumpang tindih kepemilikan, serta memetakan berbagai konflik yang selama ini melibatkan masyarakat.
Siti Aisyah juga mengingatkan agar kebijakan penertiban kawasan hutan dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Menurutnya, negara tidak boleh hanya bersikap tegas terhadap masyarakat kecil, sementara persoalan penguasaan lahan yang melibatkan korporasi besar tidak diselesaikan secara menyeluruh.