Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, menegaskan pencabutan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) harus menjadi momentum untuk menegakkan keadilan agraria sekaligus menyelesaikan konflik pertanahan yang selama ini dihadapi masyarakat di Provinsi Riau.
“Jangan sampai tanah adat rakyat terkena penertiban Satgas PKH, sementara lahan bekas konsesi perusahaan besar hanya dikembalikan kepada negara tanpa penyelesaian hak masyarakat. Hutan harus dipulihkan, tetapi hak rakyat juga wajib dilindungi,” tegasnya, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Siti Aisyah, pengembalian kawasan bekas konsesi perusahaan kepada negara tidak boleh sekadar berorientasi pada perubahan status penguasaan lahan. Pemerintah harus memastikan hak-hak masyarakat adat dan warga yang memiliki klaim atas tanah di kawasan tersebut memperoleh perlindungan serta kepastian hukum.
Ia menilai, pencabutan izin perusahaan harus diikuti langkah konkret untuk mengurai persoalan agraria. Langkah tersebut antara lain menelusuri riwayat penguasaan lahan, mengidentifikasi potensi tumpang tindih kepemilikan, serta memetakan berbagai konflik yang selama ini melibatkan masyarakat.
Siti Aisyah juga mengingatkan agar kebijakan penertiban kawasan hutan dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Menurutnya, negara tidak boleh hanya bersikap tegas terhadap masyarakat kecil, sementara persoalan penguasaan lahan yang melibatkan korporasi besar tidak diselesaikan secara menyeluruh.
*Tiga Rekomendasi Penyelesaian Konflik Agraria*
Untuk memastikan pencabutan izin HTI RAPP membawa manfaat bagi masyarakat, Siti Aisyah menyampaikan tiga rekomendasi strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, pemerintah perlu melakukan audit terbuka terhadap seluruh lahan eks-konsesi HTI RAPP. Audit tersebut harus mencakup riwayat penguasaan lahan, potensi konflik agraria, tumpang tindih perizinan, serta klaim hak masyarakat adat dan warga yang telah lama bermukim maupun mengelola lahan di kawasan tersebut.
Kedua, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Penertiban tidak boleh dilakukan secara sepihak, terlebih terhadap tanah adat dan lahan masyarakat yang memiliki dasar hak serta bukti penguasaan yang sah. Setiap persoalan harus diperiksa secara objektif dengan melibatkan masyarakat terdampak.
Ketiga, pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian hak-hak masyarakat sebelum menetapkan kebijakan pengelolaan lanjutan terhadap kawasan eks-HTI RAPP. Menurutnya, pemulihan hutan dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan dengan penyelesaian konflik agraria serta pemberian kepastian hukum kepada rakyat.
*Pemulihan Hutan Harus Sejalan dengan Perlindungan Hak Rakyat*
Lebih lanjut, Siti Aisyah menegaskan pencabutan izin perusahaan semestinya menjadi pintu masuk bagi pembenahan tata kelola kehutanan yang lebih berkeadilan. Ia mengingatkan agar perubahan status kawasan tidak justru mengabaikan kepentingan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan tersebut.
“Jangan sampai korporasi kehilangan izin, tetapi rakyat tetap kehilangan tanah. Keadilan kehutanan harus berpihak kepada rakyat, bukan sekadar perubahan status penguasaan lahan,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah memanfaatkan momentum pencabutan izin HTI RAPP untuk membangun tata kelola kawasan hutan yang transparan, berkelanjutan, dan mengedepankan keadilan sosial.
Dengan demikian, pemulihan hutan tidak hanya menjadi agenda administratif negara, tetapi juga harus menjadi bagian dari upaya mengembalikan hak, melindungi ruang hidup, dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat Riau.

















































































