Kekerasan 6 Santri Pangandaran, Hj Ida Nurlaela Desak Usut Tuntas Serius dan Menyeluruh

Penanganan kasus tersebut tidak boleh hanya berfokus pada proses hukum terhadap terduga pelaku.
Selasa, 17 November 2026 18:01 WIB Jurnalis - Ananda Okctaviani

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Barat, Hj Ida Nurlaela Wiradinata, mendesak agar kasus dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap enam santri dan santriwati Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, ditangani secara serius dan menyeluruh.

Ia menegaskan penanganan kasus tersebut tidak boleh hanya berfokus pada proses hukum terhadap terduga pelaku, tetapi juga harus memastikan perlindungan serta pemulihan kondisi psikologis para korban.

Pertama, proses hukum harus berjalan tegas dan transparan. Jika benar oknum anggota TNI yang diduga melakukan kekerasan tersebut sudah ditahan, maka proses pemeriksaan harus dituntaskan. Apabila terbukti bersalah, harus diberikan sanksi tegas, termasuk pemecatan dan proses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena yang bersangkutan merupakan aparat, kata Hj Ida, Selasa (17/11/2026).

Selain mendorong penegakan hukum secara transparan, legislator PDI Perjuangan tersebut juga meminta pihak TNI melakukan evaluasi internal secara berkala. Salah satu langkah yang disorot adalah pemeriksaan urine terhadap anggota TNI sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba maupun zat berbahaya di lingkungan institusi militer.

Ini merupakan, salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba atau zat berbahaya di lingkungan anggota TNI, ungkapnya.

Baca juga :