Ikuti Kami

Kekerasan 6 Santri Pangandaran, Hj Ida Nurlaela Desak Usut Tuntas Serius dan Menyeluruh

Penanganan kasus tersebut tidak boleh hanya berfokus pada proses hukum terhadap terduga pelaku.

Kekerasan 6 Santri Pangandaran, Hj Ida Nurlaela Desak Usut Tuntas Serius dan Menyeluruh
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Barat, Hj Ida Nurlaela Wiradinata.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Barat, Hj Ida Nurlaela Wiradinata, mendesak agar kasus dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap enam santri dan santriwati Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, ditangani secara serius dan menyeluruh. 

Ia menegaskan penanganan kasus tersebut tidak boleh hanya berfokus pada proses hukum terhadap terduga pelaku, tetapi juga harus memastikan perlindungan serta pemulihan kondisi psikologis para korban.

“Pertama, proses hukum harus berjalan tegas dan transparan. Jika benar oknum anggota TNI yang diduga melakukan kekerasan tersebut sudah ditahan, maka proses pemeriksaan harus dituntaskan. Apabila terbukti bersalah, harus diberikan sanksi tegas, termasuk pemecatan dan proses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena yang bersangkutan merupakan aparat,” kata Hj Ida, Selasa (17/11/2026).

Selain mendorong penegakan hukum secara transparan, legislator PDI Perjuangan tersebut juga meminta pihak TNI melakukan evaluasi internal secara berkala. Salah satu langkah yang disorot adalah pemeriksaan urine terhadap anggota TNI sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba maupun zat berbahaya di lingkungan institusi militer.

“Ini merupakan, salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba atau zat berbahaya di lingkungan anggota TNI,” ungkapnya.

Hj Ida menilai, perlindungan terhadap para korban harus menjadi perhatian utama dalam penanganan kasus tersebut. Mengingat para korban masih berusia anak-anak, pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi dengan pihak TNI dan pengelola pesantren untuk memastikan seluruh korban memperoleh pendampingan yang diperlukan.

“Mereka adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Pemerintah daerah perlu segera berkoordinasi dengan pihak TNI dan pesantren untuk memastikan para korban mendapatkan pendampingan psikologis dan pemulihan trauma,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian kasus kekerasan tidak cukup hanya dengan menuntaskan proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat. Pemulihan kondisi mental korban harus menjadi bagian penting dari penanganan agar pengalaman traumatis tersebut tidak mengganggu kehidupan dan masa depan mereka.

Menurutnya, anak-anak yang menjadi korban harus mendapatkan jaminan keamanan serta kesempatan untuk kembali menjalani aktivitas pendidikan tanpa rasa takut. Karena itu, pendampingan psikologis dan perlindungan berkelanjutan perlu dipastikan oleh seluruh pihak terkait.

“Mereka harus mendapatkan kembali rasa aman, perlindungan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan serta pendidikan dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya, sedikitnya enam santri dan santriwati Ponpes Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, dilaporkan menjadi korban dugaan intimidasi dan kekerasan oleh seorang oknum anggota TNI. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (12/11/2026) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, saat para santri tengah beristirahat.

Berdasarkan keterangan pimpinan Ponpes Nurul Bayan, Utay, peristiwa bermula ketika oknum anggota TNI tersebut masuk ke lingkungan pesantren untuk mencari pimpinan pondok. Namun, situasi kemudian berkembang hingga yang bersangkutan diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap sejumlah santri.

Oknum tersebut juga disebut mendatangi asrama putri. Sejumlah santriwati berusaha menghadang agar yang bersangkutan tidak masuk ke dalam asrama. Dalam rangkaian kejadian itu, seorang santriwati juga diduga mendapat ancaman setelah menolak memberikan nomor teleponnya.

Dampak peristiwa tersebut tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis para santri. Atas kejadian itu, Hj Ida meminta seluruh pihak terkait memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan perlindungan dan pemulihan kepada seluruh korban.

Quote