Jakarta, Gesuri.id - Program percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah terus digencarkan pemerintah. Dari 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, hingga tahun 2017 baru 51 juta bidang tanah yang bersertifikat.

Baca:PresidenOptimistis TargetSertifikatTanah Tercapai

Kondisi tersebut menyebabkan kasus sengketa terkait pertanahan masih banyak terjadi di Tanah Air. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo selalu memberikan target tinggi bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait penerbitan sertifikat untuk rakyat ini.

Hampir setiap saya turun ke lapangan masalah sengketa tanah di mana-mana. Tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, tidak hanya di Kota Depok, di seluruh provinsi di Tanah Air ini banyak sekali sengketa. Kenapa ada sengketa? Karena masyarakat enggak pegang sertifikat, pegangnya hanya girik atau Letter C, sehingga kalau sengketa banyak yang kalah masyarakat, ujar Presiden di Lapangan Pemancar RRI Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (27/9).

Dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di lokasi tersebut, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 4.000 sertifikat untuk masyarakat Kota Depok. Ribuan sertifikat itu mencakup bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Cimpaeun, Cilangkap, Duren Mekar, Pondok Jaya, Bojong Sari Baru, Cinangka, dan Kedaung.