Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI PerjuanganJawa Barat, Ono Surono, turut mengkritik kebijakan pemerintah yang mewajibkan pekerja untuk membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ono menilai aturan tersebut memiliki dampak yang luas. Ia meminta pemerintah untuk tidak memaksakan kebijakan ini karena banyak pekerja yang merasa keberatan.

Iuran Tapera menambah beban bagi para pekerja yang sudah memiliki banyak kewajiban lain, termasuk kewajiban menjadi peserta jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan, ujar Ono dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, (30/5).

Ono menjelaskan bahwa pembayaran jaminan sosial tersebut juga diambil dari gaji pekerja. Artinya, gaji yang sudah terbatas akan semakin berkurang.

Ia juga menganggap beban 0,5 persen yang menjadi kewajiban pengusaha dapat mengurangi insentif-insentif yang akan diterima para pekerja.