Malam belum terlampau larut di sebuah desa di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah, ketika ponsel sang Kepala Desa bergetar. Sebuah pesan singkat masuk, bukan dari warganya yang mengeluhkan jalan rusak, melainkan dari seorang pejabat di tingkat kabupaten. Bahasanya halus, namun pesannya sedingin es: pastikan target suara untuk kandidat tertentu aman di TPS desa tersebut, atau draf pencairan dana desa tahap berikutnya akan dievaluasi.
Kisah dari Boyolali ini bukanlah fiksi, melainkan potret nyata dari tragedi struktural yang menjerat ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa pada perhelatan Pemilu dan Pilkada 2024. Mereka sering kali dituding sebagai mesin curang, padahal di balik layar, mereka adalah korban pertama dari intimidasi kekuasaan yang dikendalikan oleh elite politik.
Jika kita merunut data, fenomena ini mewabah layaknya endemi. Sepanjang tahapan Pemilu dan Pilkada 2024, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibanjiri ratusan laporan. Kasus mobilisasi kepala desa meledak di berbagai wilayah, dengan Jawa Tengah menjadi salah satu episentrum yang paling disorot.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, secara terbuka memotret kerentanan ini. Menurutnya, posisi kepala desa yang memegang otoritas akar rumput menjadikan mereka target operasi yang paling empuk. Kepala desa merupakan tokoh sentral di wilayahnya yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Hal ini membuat mereka menjadi magnet bagi peserta pemilu untuk dimobilisasi, sekaligus menjadi titik paling rawan terjadinya intimidasi politik di tingkat akar rumput, tegas Lolly menyikapi fenomena tersebut.
Di lapangan, tekanan yang dialami birokrasi ini bermacam-macam. Bagi seorang ASN, ancamannya adalah mutasi ke daerah terpencil, penundaan kenaikan pangkat, hingga di-non-job-kan jika menolak arahan petahana atau penguasa di atasnya. Sementara bagi kepala desa, sanderanya adalah instrumen penegakan hukum dan kelancaran anggaran desa.