Ikuti Kami

Mati Rasa Birokrasi, Ketika Kepala Desa dan ASN Terjepit Antara Karir dan Penjara

Mereka adalah korban pertama dari intimidasi kekuasaan yang dikendalikan oleh elite politik.

Mati Rasa Birokrasi, Ketika Kepala Desa dan ASN Terjepit Antara Karir dan Penjara
mereka adalah korban pertama dari intimidasi kekuasaan yang dikendalikan oleh elite politik.

Malam belum terlampau larut di sebuah desa di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah, ketika ponsel sang Kepala Desa bergetar. Sebuah pesan singkat masuk, bukan dari warganya yang mengeluhkan jalan rusak, melainkan dari seorang pejabat di tingkat kabupaten. Bahasanya halus, namun pesannya sedingin es: pastikan target suara untuk kandidat tertentu aman di TPS desa tersebut, atau draf pencairan dana desa tahap berikutnya akan "dievaluasi".

Kisah dari Boyolali ini bukanlah fiksi, melainkan potret nyata dari tragedi struktural yang menjerat ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa pada perhelatan Pemilu dan Pilkada 2024. Mereka sering kali dituding sebagai "mesin curang", padahal di balik layar, mereka adalah korban pertama dari intimidasi kekuasaan yang dikendalikan oleh elite politik.

Jika kita merunut data, fenomena ini mewabah layaknya endemi. Sepanjang tahapan Pemilu dan Pilkada 2024, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibanjiri ratusan laporan. Kasus mobilisasi kepala desa meledak di berbagai wilayah, dengan Jawa Tengah menjadi salah satu episentrum yang paling disorot.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, secara terbuka memotret kerentanan ini. Menurutnya, posisi kepala desa yang memegang otoritas akar rumput menjadikan mereka target operasi yang paling empuk. "Kepala desa merupakan tokoh sentral di wilayahnya yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Hal ini membuat mereka menjadi magnet bagi peserta pemilu untuk dimobilisasi, sekaligus menjadi titik paling rawan terjadinya intimidasi politik di tingkat akar rumput," tegas Lolly menyikapi fenomena tersebut.

Di lapangan, tekanan yang dialami birokrasi ini bermacam-macam. Bagi seorang ASN, ancamannya adalah mutasi ke daerah terpencil, penundaan kenaikan pangkat, hingga di-non-job-kan jika menolak arahan petahana atau penguasa di atasnya. Sementara bagi kepala desa, sanderanya adalah instrumen penegakan hukum dan kelancaran anggaran desa.

Praktik ini dibongkar secara gamblang oleh PDI Perjuangan, yang merasa mesin birokrasi digerakkan secara masif untuk merugikan mereka, khususnya di basis-basis pertahanan partai. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, mengungkap bagaimana modus intimidasi itu bekerja sangat rapi dan menakutkan.

"Kami menemukan dan menerima banyak sekali aduan di mana para kepala desa ditekan dan diintimidasi," ungkap Ronny menceritakan temuan tim hukumnya. "Polanya sangat terstruktur: jika mereka tidak mau menggerakkan warganya untuk memenangkan kandidat tertentu, mereka diancam akan dicari-cari kesalahannya terkait pengelolaan dana desa oleh oknum aparat penegak hukum. Ini adalah perusakan fondasi demokrasi dari tingkat paling bawah."

Pernyataan Ronny sejalan dengan analisis para pengamat pemilu independen. Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, menyoroti bahwa penegakan hukum pemilu kita saat ini sangat buta terhadap relasi kuasa. "Aparatur desa dan ASN itu terjepit relasi kuasa yang timpang," urai Titi. "Mereka dihadapkan pada pilihan dilematis. Penegakan hukum kita selama ini tidak adil karena hanya menyasar bawahan yang menjalankan perintah, bukan aktor politik yang memegang kendali kekuasaan dan memberi instruksi di atasnya."

Apa yang disampaikan para pengamat dan politisi tersebut bermuara pada realitas getir di ruang sidang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Ketika tabir sebuah kasus mobilisasi terbuka, yang kerap terseret ke meja hijau dan menanggung pahitnya hukuman acap kali hanyalah sang kepala desa, camat, atau ASN rendahan. Mereka seolah menjelma menjadi tameng hidup bagi sistem yang korup. Sementara itu, aktor-aktor politik atau pejabat tinggi yang memberi instruksi dari balik ruang-ruang tertutup—berlindung di balik dalih ketiadaan instruksi tertulis—tetap melenggang bebas tak tersentuh hukum.

Rantai "mati rasa" birokrasi ini tentu tidak bisa dibiarkan terus berulang pada perhelatan pemilu di masa depan. Dibutuhkan dorongan moral dan keberanian untuk memperbarui arsitektur hukum elektoral kita agar tragedi struktural ini dapat dihentikan. Aturan main di dalam Undang-Undang Pemilu perlu dievaluasi dan diperkuat, tidak lagi sekadar menghukum eksekutor di lapangan, tetapi juga didesain untuk memutus rantai komando kecurangan.

Langkah mendesak yang patut dipertimbangkan adalah menghadirkan regulasi yang mampu melindungi para whistleblower demokrasi. Penyelenggaraan pemilu ke depan membutuhkan norma yang memberikan jaminan keamanan karier dan perlindungan hukum proporsional bagi ASN maupun perangkat desa yang berani menolak dan melaporkan instruksi pengerahan massa dari atasannya. Selain itu, terobosan hukum seperti pembalikan beban pembuktian (burden of proof) juga relevan untuk dikaji. Jika pengawas menemukan indikasi kuat mobilisasi terstruktur, pimpinan instansi atau kandidat yang diuntungkanlah yang seharusnya turut memikul beban untuk membuktikan bahwa mereka tidak mendalangi gerakan tersebut.

Tanpa adanya pembenahan yang menyentuh akar masalah ini, regulasi pemilu hanya akan menjadi deretan pasal yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dan di desa-desa—dari lereng gunung hingga pesisir pantai—para kepala desa serta ASN akan terus menatap layar ponsel mereka dengan cemas, pasrah menunggu instruksi tak kasat mata yang memaksa mereka menggadaikan nurani demi bertahan hidup di tengah kerasnya mesin kekuasaan.

#Pemilu2029JanganCurangLagi

Quote