Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Palembang Andreas Okdi Priantoro, menilai kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak boleh lagi berhenti pada tataran administratif dan formalitas anggaran.

Ia menegaskan, program pemerintah harus terukur, tepat sasaran, dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Data Badan Pusat Statistik per Maret 2025 mencatat jumlah penduduk miskin di Palembang mencapai 162.310 jiwa atau 9,04 persen dari total populasi. Memang ada tren penurunan, tapi angkanya masih tinggi dan tidak bisa dianggap biasa, ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

Baca:Ini 5 Kutipan InspiratifGanjarPranowo Tentang Anak Muda

Andreas mengingatkan, fluktuasi angka kemiskinan dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa fondasi ekonomi masyarakat lapisan bawah masih rapuh. Pandemi Covid-19 menjadi bukti paling nyata. Saat aktivitas ekonomi terhenti, angka kemiskinan langsung melonjak sekitar 0,45 persen dan pengangguran meningkat tajam.