Jakarta, Gesuri.id - Panitia khusus Pansus atau Pansus Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (lBBM) Bersubsidi di Kalimantan Selatan (Kalsel) himpun masukkan dari Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas serta PT AKR Corporindo.
"Sebelum membuat rekomendasi, kami perlu menghimpun masukkan dari Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) serta PT AKR Corporindo," ujar Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi di Kalsel Haji Muhammad Syaripuddin ketika dikonfirmasi, Jum'at.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi di Kalsel dengan Hiswana Migas serta AKR di Gedung DPRD provinsi setempat, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kamis (11/6/2026) hingga sore hari.
Baca: Ganjar Beri Kunci Untuk Dapatkan Pekerjaan Bagi Generasi Muda
Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi di Kalsel, HM. Syaripuddin atau yang akrab dengan sapaan Bang Dhin mengatakan pertemuan atau RDP tersebut merupakan bagian dari tahapan penggalian informasi sebelum Pansus menyusun rekomendasi akhir mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Dalam rapat bersama Hiswana Migas, Pansus menerima sejumlah masukkan terkait kondisi penyaluran BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian antara kuota BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di Kalsel.
Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kalsel itu mengungkapkan, berdasarkan paparan Hiswana Migas, pertumbuhan kendaraan angkutan, sektor nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terus meningkat dari tahun ke tahun.
Kondisi tersebut turut mempengaruhi terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU karena kebutuhan masyarakat terhadap BBM subsidi tidak sepenuhnya dapat diimbangi oleh kuota yang tersedia.
Bang Dhin mengatakan, masukkan tersebut menjadi bahan penting bagi Pansus dalam melihat persoalan distribusi BBM subsidi secara lebih menyeluruh.
Sementara itu, dalam rapat bersama PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin, Pansus memperoleh berbagai informasi mengenai tata kelola distribusi BBM subsidi serta sejumlah masukkan agar penyalurannya semakin tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat.
Menurut Bang Dhin, seluruh informasi dan masukkan yang Pansus peroleh dari berbagai stakeholder akan dikompilasi menjadi rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan perbaikan tata kelola distribusi BBM subsidi di Kalsel.
Ia mengungkapkan, sejak pembentukan Pansus oleh DPRD Kalsel, 26 Mei 2026,Pansus telah menghimpun sejumlah temuan dan informasi penting salah satunya ada SPBU yang telah mendapatkan peringatan dari Pertamina terkait permasalahan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Baca: Uji Kritis Siswa SMA di Yogyakarta, Ganjar Pranowo
Selain itu, Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi bentukan DPRD Kalsel Mei lalu juga masih menemukan antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang menjadi perhatian bersama.
Menurut Bang Dhin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalsel itu, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar masyarakat dapat memperoleh akses BBM subsidi dengan lebih mudah.
Untuk memperkuat hasil pengawasan, Pansus berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan setelah seluruh agenda rapat dan pengumpulan informasi dari berbagai stakeholder selesai dilaksanakan.
“Kami mengharapkan perbaikan tata distribusi BBM bersubsidi.Kami juga tidak ingin lagi ada antrean-antrean panjang di SPBU. Begitu pula SPBU harus menyalurkan BBM bersubsidi yang memang menjadi hak masyarakat,” ujar Bang Dhin.
