Jakarta, Gesuri.id - Komisi XIII DPR RI menyoroti strategi penetapan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Bogor, Jawa Barat. Capaian PNBP yang tinggi harus diimbangi dengan perencanaan target yang konsisten, transparan, dan berbasis data.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengapresiasi capaian PNBP yang melampaui target pada tahun sebelumnya, namun ia mempertanyakan dasar penetapan target dari tahun ke tahun yang dinilai fluktuatif dan melonjak tajam.

Baca:GanjarPranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat

Dalam perspektif saya jadi bertanya, bagaimana sih sebenarnya strategi penetapan target untuk dari tahun ke tahun? Karena, misalnya yang saya perhatikan disini, dari segi pencapaian tahun lalu itu. Tapi, untuk tahun ini kita lonjak sekali, terus langsung ke 88. Dari sebelumnya 35 langsung ke 88, karena kita lewat 49, ya 50 miliar lah kita dapetin. Jadi kita tetapkan 88. Bagus lah, ini bagus, ujar Andreas saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR dengan Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat, Kepala Kantor Imigrasi Bogor, serta jajaran pejabat imigrasi lainnya di wilayah Jawa Barat, Kamis (22/1).

Ia juga menyoroti perbedaan signifikan antara target dan realisasi pada tahun berikutnya. Pada 2025, target PNBP ditetapkan sebesar Rp4,9 miliar dengan realisasi Rp15,1 miliar untuk pendapatan dari izin tinggal. Sementara itu, target 2026 justru diturunkan menjadi Rp9,7 miliar. Menurutnya, kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait konsistensi perencanaan kinerja sebab target yang ditetapkan masih di bawah capaian dari tahun sebelumnya.