Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menegaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) berbasis data kependudukan menjadi fondasi utama untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, akurasi data kependudukan merupakan syarat mutlak mengingat pemerintah telah mengalokasikan anggaran Perlinsos tahun 2026 sebesar Rp508,2 triliun.

Berbicara tentang ketepatan sasaran bantuan sosial pada hakikatnya adalah berbicara tentang mutu data kependudukan. Seluruh penyaluran bantuan bertumpu pada 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal setiap warga negara, tegas Aria Bima, dikutip Jumat (31/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Aria dalam agenda Fasilitasi Jemput Bola Verifikasi Digitalisasi Perlinsos yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Komisi II DPR RI di Surakarta, Jawa Tengah, pada 27-28 Juli 2026.

Menurut Aria, digitalisasi Perlinsos bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan sosial melalui penyaluran bantuan yang lebih akurat. Ia menilai pembaruan data kependudukan secara berkala menjadi kunci untuk mengurangi persoalan exclusion error maupun inclusion error yang selama ini masih terjadi dalam penyaluran bansos.

Ketika sistem tidak mengenali warga yang berhak, maka kemiskinan yang tidak terbaca sistem tetap menjadi kemiskinan yang nyata, cetusnya.