Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan mempersoalkan koordinasi Polri dengan KPK untuk pengamanan Operasi tangkap tangan (OTT).

Diungkapkan Arteria, OTT yang selalu digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap mengalami resistensi keamanan.

KPK tidak selalu melibatkan Polri untuk meminta pengamanan. Koordinasi antarpenegak hukum dipertanyakan, kesal Arteria saat rapat kerja Komisi III dengan Kapolri di DPR, Kamis (19/7/2018).

Arteria menyebut OTT di Tulungagung dan Blitar yang merupakan daerah pemilihannya sendiri. Ada Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar yang ditangkap KPK. 14 hari jelang Pilkada, calon bupati Tulungagung ditangkap tanpa pengamanan Polri. Polres dan Polda setempat juga ternyata tidak tahu ada OTT dari KPK.

Di dapil saya 14 hari jelang pemungutan suara, calon bupati yang elektabilitasnya 70 persen pasti menang ditangkap KPK. Padahal, dia dapat inovasi pelayanan publik terbaik. Di Blitar juga begitu, wali kotanya yang menerapkan APBD pro rakyat, menerapkan sekolah gratis, dan semua hidup warganya ditanggung. Mereka malah di-OTT. Pemilihnya 92 persen, urai Arteria.