Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, menyerukan pentingnya peralihan dari demokrasi politik menuju demokrasi kesejahteraan dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyoroti persoalan krusial yang selama ini menghantui pembangunan nasional: konflik lahan antara rakyat dan negara.

Presiden memimpin Kabinet dan ingin pembangunannya berhasil, baik melalui program pemerintah maupun swasta. Tapi pembangunan yang berkaitan dengan penggunaan lahan tanah selalu memunculkan konflik, jika bersentuhan dengan tanah rakyat dan tidak terbayar. Maka itu disebut perampasan, baik oleh pelaku swasta maupun pemerintah, kata Beathor, dikutip pada Sabtu (24/5/2025).

Ia mengapresiasi kebijakan Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto yang tengah menyiapkan cadangan investasi dalam negeri hingga ribuan triliun rupiah.

Menurutnya, dana tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing, terutama dalam pengadaan lahan proyek strategis seperti di Rempang dan PIK 2.