Jakarta, Gesuri.id Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bob Andika Mamana Setiapu, menegaskan persoalan ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan sekadar masalah administratif.

Banyak tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi, bahkan dinyatakan lulus, tetapi gagal diangkat hanya karena data pusat dan daerah tidak sama. Ini jelas merugikan mereka yang telah berjuang luar biasa, kata Bob, dikutip pada Jumat (29/8/2025).

Ia juga menyoroti masih banyak tenaga kesehatan yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, namun tidak tercatat dalam database resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Mereka itu manusia, bukan sekadar angka yang bisa dihapus seenaknya. Mereka berhak atas kepastian status, ujarnya.

Selain masalah data, Bob menilai keterbatasan anggaran yang kerap dijadikan alasan oleh pemerintah daerah untuk menunda pengangkatan PPPK tidak bisa terus-menerus dijadikan tameng.