Darmadi Durianto Minta Pemerintah Perjelas Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon

Dana pesangon wajib disediakan perusahaan. Tetapi bagaimana nasib uangnya? Saya ingin mengingatkan pada pemerintah.
Senin, 16 November 2026 22:02 WIB Jurnalis - Syahrul Arsyad

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon yang menjadi kewajiban perusahaan. Kejelasan aturan dinilai penting agar kebijakan yang bertujuan melindungi hak pekerja tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi pekerja maupun dunia usaha.

Dana pesangon wajib disediakan perusahaan. Tetapi bagaimana nasib uangnya? Saya ingin mengingatkan pada pemerintah. Jangan sampai kebijakan yang tujuannya melindungi pekerja justru menimbulkan persoalan baru bagi pekerja maupun dunia usaha, kata Darmadi dikutip dari akun Istagramnya Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan mengatur kewajiban pengusaha untuk menyediakan dana cadangan pesangon. Bahkan, ayat 3 dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa dana itu dikelola oleh lembaga pemerintah.

Darmadi menyatakan mendukung penuh upaya negara dalam melindungi hak pekerja. Namun, menurutnya, terdapat tiga persoalan mendasar yang harus dijawab pemerintah sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Pertama, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme pengelolaan dana, termasuk kewajiban penyetoran oleh perusahaan, besaran dana yang harus disiapkan, serta metode perhitungannya. Kejelasan tersebut diperlukan agar perusahaan tidak dibebani kewajiban baru tanpa aturan yang terukur.

Baca juga :