Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon yang menjadi kewajiban perusahaan. Kejelasan aturan dinilai penting agar kebijakan yang bertujuan melindungi hak pekerja tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi pekerja maupun dunia usaha.
"Dana pesangon wajib disediakan perusahaan. Tetapi bagaimana nasib uangnya? Saya ingin mengingatkan pada pemerintah. Jangan sampai kebijakan yang tujuannya melindungi pekerja justru menimbulkan persoalan baru bagi pekerja maupun dunia usaha," kata Darmadi dikutip dari akun Istagramnya Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan mengatur kewajiban pengusaha untuk menyediakan dana cadangan pesangon. Bahkan, ayat 3 dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa dana itu dikelola oleh lembaga pemerintah.
Darmadi menyatakan mendukung penuh upaya negara dalam melindungi hak pekerja. Namun, menurutnya, terdapat tiga persoalan mendasar yang harus dijawab pemerintah sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Pertama, pemerintah perlu menjelaskan mekanisme pengelolaan dana, termasuk kewajiban penyetoran oleh perusahaan, besaran dana yang harus disiapkan, serta metode perhitungannya. Kejelasan tersebut diperlukan agar perusahaan tidak dibebani kewajiban baru tanpa aturan yang terukur.
Kedua, pemerintah harus memastikan keamanan dana pesangon milik pekerja. Hal ini mencakup mekanisme penyimpanan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban pengelolaan. Pemerintah juga perlu menjelaskan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian atau kegagalan pengelolaan, sehingga hak pekerja tetap dapat dipenuhi ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketiga, pemerintah harus memperhitungkan dampak kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan dunia usaha. Darmadi mengingatkan, perusahaan membutuhkan likuiditas untuk membayar gaji pekerja, membeli bahan baku, dan menjalankan kegiatan produksi.
Karena itu, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon jangan sampai menekan arus kas perusahaan hingga mengancam keberlangsungan usaha dan lapangan pekerjaan.
Darmadi juga meluruskan informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut. Menurutnya, Danantara telah menegaskan tidak pernah menerima penugasan sebagai pengelola dana pesangon. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan lembaga pengelolanya belum ditetapkan.
"Artinya pemerintah harus memberikan kejelasan sebelum aturan pelaksananya diterapkan. Saya mendorong agar penyusunannya melibatkan pekerja, Serikat Buruh, dan dunia usaha," ujarnya.
Ia menegaskan, dana pesangon harus dipisahkan dan dilindungi, dengan pengelolaan yang transparan serta dapat diaudit. Selain itu, mekanisme pencairan dana juga harus diatur secara jelas agar pekerja tidak kesulitan memperoleh haknya ketika mengalami PHK.
Di sisi lain, besaran kewajiban perusahaan perlu dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan usaha.
"Saya ingin tegaskan sekali lagi. Pesangon adalah hak pekerja. Negara wajib memastikan hak itu terlindungi. Tetapi perlindungan pekerja juga harus jalan seiring dengan keberlangsungan hidup perusahaan. Jangan sampai niat menjamin pesangon justru menciptakan beban baru yang mengancam lapangan pekerjaan," tegas Darmadi.
Ia berharap pemerintah dapat merumuskan aturan pelaksanaan yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak pekerja dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan dunia usaha.
"Lindungi hak pekerja, jaga keberlangsungan usaha, dan pastikan setiap rupiah dana pesangon aman dan bertanggung jawab," pungkasnya.

















































































