Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung PLBN bersama rombongan Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, Sabtu (4/10/2025).

Kami serahkan BNPP untuk menindaklanjuti agar persoalan ini dapat segera diselesaikan. Menteri Dalam Negeri saya harap dapat menjadi pihak yang mewakili pemerintah untuk membicarakan soal boarding cross agreement, termasuk dalam forum Sosek Malindo dan berbagai mekanisme lainnya, sehingga dapat tercipta umbrella agreement yang mampu menjawab persoalanpersoalan tadi, kata Deddy, dikutip pada Selasa (7/10/2025).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda kerja Komisi II DPR RI untuk meninjau langsung kondisi PLBN Sebatik yang hingga kini belum difungsikan secara penuh sebagai pintu pelintasan orang dan barang dari dan menuju Malaysia. Dalam kunjungan itu, para anggota Komisi II bersama Wamendagri mendapat penjelasan langsung dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terkait sejumlah kendala yang menyebabkan PLBN belum beroperasi optimal.

Selain membahas persoalan PLBN, BNPP juga memaparkan berbagai keluhan masyarakat yang terdampak akibat perluasan garis batas IndonesiaMalaysia. Salah satu persoalan krusial yang disoroti adalah kondisi para nelayan Indonesia yang kerap tanpa sengaja memasuki perairan Malaysia karena minimnya pemahaman mengenai batas wilayah laut, sehingga mereka berisiko ditangkap oleh patroli laut negara tetangga.