Ikuti Kami

Deddy Sitorus Desak Penyelesaian Wilayah Perbatasan RI-Malaysia, Khususnya PLBN Sebatik

Itu disampaikannya saat meninjau langsung PLBN bersama rombongan Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri.

Deddy Sitorus Desak Penyelesaian Wilayah Perbatasan RI-Malaysia, Khususnya PLBN Sebatik
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. 

Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung PLBN bersama rombongan Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, Sabtu (4/10/2025).

“Kami serahkan BNPP untuk menindaklanjuti agar persoalan ini dapat segera diselesaikan. Menteri Dalam Negeri saya harap dapat menjadi pihak yang mewakili pemerintah untuk membicarakan soal boarding cross agreement, termasuk dalam forum Sosek Malindo dan berbagai mekanisme lainnya, sehingga dapat tercipta umbrella agreement yang mampu menjawab persoalan–persoalan tadi,” kata Deddy, dikutip pada Selasa (7/10/2025).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda kerja Komisi II DPR RI untuk meninjau langsung kondisi PLBN Sebatik yang hingga kini belum difungsikan secara penuh sebagai pintu pelintasan orang dan barang dari dan menuju Malaysia. Dalam kunjungan itu, para anggota Komisi II bersama Wamendagri mendapat penjelasan langsung dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terkait sejumlah kendala yang menyebabkan PLBN belum beroperasi optimal.

Selain membahas persoalan PLBN, BNPP juga memaparkan berbagai keluhan masyarakat yang terdampak akibat perluasan garis batas Indonesia–Malaysia. Salah satu persoalan krusial yang disoroti adalah kondisi para nelayan Indonesia yang kerap tanpa sengaja memasuki perairan Malaysia karena minimnya pemahaman mengenai batas wilayah laut, sehingga mereka berisiko ditangkap oleh patroli laut negara tetangga.

Menanggapi hal itu, Deddy menekankan bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret agar masyarakat perbatasan tidak terus-menerus menjadi korban ketidakjelasan regulasi dan keterlambatan kerja sama lintas negara. Ia berharap BNPP dan Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi ujung tombak dalam pembahasan kerja sama bilateral yang lebih jelas dan menyeluruh.

Rombongan Komisi II DPR RI juga didampingi oleh Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, yang turut menyambut kedatangan mereka di Tarakan sebelum melanjutkan perjalanan ke Sebatik. 

Dalam agenda kunjungan tersebut, para anggota DPR RI dan pejabat terkait juga melakukan peninjauan ke Patok 3 dan Rumah Dua Negara, yang menjadi simbol persahabatan sekaligus penanda penting posisi strategis Indonesia di garis perbatasan.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sebatik, serta memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah terluar.

Quote