Jakarta, Gesuri.id-Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Juliani, menyoroti potensi praktik manipulasi data dalam mekanisme perdagangan emisi saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Yang ingin saya ketahui, bagaimana mengantisipasi potensi moral hazard dalam mekanisme perdagangan emisi, misalnya praktik manipulasi data emisi oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak, tanya Dewi Juliani dalam rapat tersebut, Kamis (11/9/2025).

Menanggapi pertanyaan tersebut, calon Hakim Agung Diana Malemita Ginting mengakui bahwa praktik manipulasi data merupakan salah satu risiko serius dalam penerapan kebijakan pajak karbon.

Ini memang menjadi salah satu risiko yang perlu dipikirkan. Kalau kita ibaratkan seperti meteran listrik, angka yang ditunjukkan bisa saja tidak sesuai realita. Bisa jadi data emisi yang dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya. Kalau ini dibiarkan, tentu akan merugikan tujuan perlindungan lingkungan, kata Diana.

Diana menekankan pentingnya adanya mekanisme pengawasan yang kuat dari kementerian dan lembaga terkait untuk mencegah praktik tersebut.