​Bandung Barat, Gesuri.id Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, mendesak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk segera mengevaluasi maraknya pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Jawa Barat.

Evaluasi mendalam ini dinilai krusial untuk membongkar akar masalah yang mengancam stabilitas industri keuangan daerah.

​Teguran keras tersebut disampaikan Didik saat memimpin kunjungan kerja parlemen di wilayah Bandung Barat. Ia mempertanyakan fenomena anomali berupa tingginya angka BPR milik pemerintah daerah yang gulung tikar dibandingkan dengan wilayah lain.

Baca:Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

​Berdasarkan penelusuran dalam rapat kerja tersebut, rasio kegagalan perbankan di Jawa Barat dinilai telah melampaui batas kewajaran. Oleh sebab itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa kondisi darurat perbankan di provinsi tersebut membutuhkan intervensi khusus agar krisis kepercayaan masyarakat tidak meluas ke sektor keuangan lainnya.