Surabaya, Gesuri.id - Di tengah derasnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, para pemangku kebijakan harus lebih menempatkan orientasi pada kepentingan publik dan partisipasi warga sebagai fondasi setiap keputusan.

Tanpa partisipasi publik secara substantif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, kebijakan publik berisiko tidak tepat sasaran dan jauh dari kebutuhan riil yang diharapkan masyarakat.

Tentu semakin kuat partisipasi publik, semakin besar potensi kebijakan bisa menjadi kebijakan yang efektif, adil, dan menjawab kebutuhan publik, ujar Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, dalam diskusi Kelas Kajian Taktis dan Literasi Strategis (KATALIS) yang digelar BEM Universitas Airlangga (Unair), Sabtu (20/9).

Baca:GanjarTegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap

Diskusi tersebut berlangsung dinamis. Para mahasiswa menyampaikan masukan terhadap sejumlah kebijakan di Kota Surabaya. Para mahasiswa juga menanyakan sejauh mana partisipasi publik dibangun secara substantif, bukan sekadar formalitas, dalam setiap pengambilan kebijakan.