Yogyakarta, Gesuri.id – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, melontarkan kritik reflektif mengenai fenomena "Inovasi Semu" yang saat ini menjangkiti birokrasi dan dunia pendidikan Indonesia.
Dalam forum Public Lecture Series 002 yang digelar Pandu Negeri di Embung Giwangan, Senin (16/2/2026), Hasto menekankan bahwa perubahan besar bangsa harus dimulai dari perubahan perilaku, bukan sekadar kecepatan administrasi.
"Banyak inovasi yang kita banggakan hari ini sebenarnya hanya Just Normal Science. Kerjanya memang terlihat cepat, seperti cetak Akta hari ini juga, tapi tidak menyentuh akar masalah yaitu perubahan pola pikir (Change of Mindset)," tegas Hasto.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Menurutnya, tantangan terberat pemimpin saat ini adalah menjembatani jarak antara pengetahuan dan perilaku nyata di lapangan, di mana masyarakat sering kali paham secara kognitif namun gagal dalam implementasi nilai.
Pernyataan Hasto tersebut diperdalam oleh pengamat politik Rocky Gerung melalui kacamata filsafat pendidikan. Rocky menilai kegagalan perubahan pola pikir terjadi karena sistem pendidikan nasional saat ini lebih berorientasi pada "produksi ijazah" daripada "produksi nilai".
"Pendidikan itu, mengutip Socrates, adalah Maieutike Techne—teknik kebidanan untuk mengeluarkan janin pikiran guna menghidupkan harapan. Namun yang kita lihat sekarang adalah surplus ijazah namun defisit value," ujar Rocky.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pendidikan yang bersifat teknokratis saat ini sering kali hanya menjadi pembenaran bagi kekuasaan, bukan menjadi alat kritis untuk membela hak generasi masa depan.
Rocky secara tajam juga menyoroti bagaimana integritas akademik sering kali bobol oleh "rayuan material" yang mendahului pertahanan epistemik. Hal ini mengakibatkan lulusan perguruan tinggi terjebak dalam teknostruktur yang tidak berfungsi sebagai pemikir, melainkan sekadar instrumen kebijakan yang sering kali mengabaikan etika lingkungan dan kemanusiaan.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Melengkapi narasi tersebut, ekonom UGM Rimawan Pradiptyo membedah mengapa perubahan pola pikir dan kebijakan sering kali kandas di tengah jalan. Ia memaparkan fenomena Institutional Decay atau pembusukan kelembagaan, di mana sistem insentif yang ada justru sering kali mematikan inisiatif-inisiatif berbasis data yang sukses.
"Kita sering bicara Evidence Based Policy (Kebijakan Berbasis Data), tapi faktanya banyak Satgas yang sangat berhasil secara data justru tidak diteruskan karena alasan politik. Ini menunjukkan bahwa cara berpikir merdeka belum benar-benar menjadi fondasi dalam pengelolaan negara kita," jelas Rimawan.
Sebagai solusi praktis, Rimawan mendorong adanya ruang bagi "Keadilan Epistemik", di mana institusi akademik harus mulai mengakui pengetahuan yang dimiliki masyarakat akar rumput.
Ia menantang para pengajar untuk mengubah paradigma evaluasi dari sekadar pilihan ganda (multiple choice) menjadi tantangan analisis dan sintesis yang memicu originalitas berpikir mahasiswa.
