Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan perlunya audit dan pemetaan tata ruang pariwisata secara nasional sebagai langkah mendesak untuk mencegah kerusakan lingkungan serta konflik pemanfaatan ruang di berbagai destinasi wisata Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Evita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata RI, Senayan Jakarta, Rabu (21/1/2026), yang membahas evaluasi kinerja dan program Kementerian Pariwisata tahun 2025 serta rencana program kerja tahun 2026.

Menurut Evita, berbagai persoalan pariwisata yang mencuat belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari lemahnya perencanaan tata ruang nasional, khususnya di kawasan pariwisata. Ia menilai pemerintah selama ini cenderung bertindak setelah terjadi kerusakan, bukan melalui pencegahan sejak awal.

Baca:Ganjar: Pemimpin Tidak Bisa Hanya Asal Kerja

Kita sudah belajar dari berbagai kejadian sebelumnya, seperti yang terjadi di Raja Ampat. Sudah terjadi kerusakan, baru kemudian api dipadamkan. Padahal akar persoalannya adalah tata ruang, ujar Politikus PDI Perjuangan tersebut.