Pematang Raya, Gesuri.id Fraksi PDI Perjuangan DPRD Simalungun mendesak Bupati Simalungun mengambil langkah tegas terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapan anggarannya masih rendah. Tekanan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Simalungun terkait pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025.

Dinas PUTR baru mencapai 20,37 persen, Dinas Koperasi dan UMKM 25,24 persen, sementara Dinas Pertanian masih 31,80 persen. Kondisi ini tentu berakibat pada pelemahan ekonomi masyarakat dan menurunnya kualitas pekerjaan fisik, tegas juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Junita Veronika Munthe, Kamis (18/9/2025).

Fraksi menekankan agar seluruh OPD bergerak cepat mengingat waktu anggaran hanya tersisa tiga bulan.

Kami mengingatkan jangan sampai terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di tahun berkenaan, ujarnya.

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menegaskan telah menginstruksikan pimpinan perangkat daerah bekerja keras menuntaskan program.