Jakarta, Gesuri.id - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar),Asep Warlan mengatakan keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) penting sebagai pedoman pembangunan jangka panjang.

Sebenarnya kita sudah punya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang dituangkan dalam UU, katanya, Kamis (15/8).

Baca:Pembangunan Nasional Harus MerujukGBHNAgar Berkelanjutan

Namun, dengan kedudukan RPJP Nasional sebagai UU, ia menilai, dalam implementasinya banyak dilanggar oleh UU lain karena kedudukannya yang sederajat dengan UU.

Akhirnya, setiap presiden istilahnya memiliki skenario sendiri dalam menjalankan arah pemerintahannya setiap lima tahun dan tidak mendasarkan RPJP Nasional.