Jakarta, Gesuri.id - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar),Asep Warlan mengatakan keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) penting sebagai pedoman pembangunan jangka panjang.
"Sebenarnya kita sudah punya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang dituangkan dalam UU," katanya, Kamis (15/8).
Baca: Pembangunan Nasional Harus Merujuk GBHN Agar Berkelanjutan
Namun, dengan kedudukan RPJP Nasional sebagai UU, ia menilai, dalam implementasinya banyak dilanggar oleh UU lain karena kedudukannya yang sederajat dengan UU.
Akhirnya, setiap presiden istilahnya memiliki skenario sendiri dalam menjalankan arah pemerintahannya setiap lima tahun dan tidak mendasarkan RPJP Nasional.
Mengenai usulan yang muncul dalam Kongres V PDI Perjuangan bahwa MPR perlu kembali menetapkan GBHN, Asep pun sependapat, tanpa memosisikan presiden sebagai mandataris MPR.
Sebelumnya telah dijelaskan oleh Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah bahwa konsep GBHN yang diusulkan PDI Perjuangan berbeda dengan GBHN di zaman Orde Baru.
Konsep yang PDI Perjuangan tawarkan adalah memberikan wewenang MPR untuk menetapkan GBHN tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
"Jadi presiden dalam konsep amendemen terbatas PDI Perjuangan itu tetap dipilih oleh rakyat. Tetapi dalam hal menyusun visi-misi calon presiden dan calon wakil presiden." Kata Basarah.
"Begitu juga turun ke bawah ke calon gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Mereka harus berpedoman pada roadmap pembangunan nasional yang tengah ditetapkan oleh GBHN," ucapnya.
Baca: PDI Perjuangan Ajak Nasdem Dukung GBHN
Jadi, siapa pun presidennya, gubernurnya, maupun bupati dan wali kotanya. Pembangunan nasional kontiunitasnya harus tetap terjaga.
Tidak seperti sekarang. Jika ganti presiden maka ganti visi-misi dan ganti program. Ganti gubernur, bupati, wali kota, ganti juga visi-misi dan programnya.
