Ambon, Gesuri.id - Gubernur Maluku Murad Ismail, mengakui ada tiga poin penting yang akan menjadi perhatian pemerintahannya untuk pembenahan pelayanan publik, meski pun BPK RI telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas LKPD Pemprov Maluku 2021.

BacaKok Luhut Audit Kebun Sawit? Katanya Hanya Bantu Urus Migor

Ada tiga catatan penting yang menjadi perhatian antara lain pelayanan publik belum memadai, perjalanan dinas organisasi perangkat daerah, dan pengelolaan dana BOS sehingga ini menjadi perhatian kita untuk dibenahi, kata Gubernur Murad Ismail, di Ambon, Sabtu (28/5).

Ia juga juga memberikan apresiasi kepada DPRD Maluku yang selama ini bekerjasama dengan Pemprov walau pun pada awalnya di sana-sini masih terdapat hal-hal yang belum disepakati bersama.

Namun pada akhirnya persoalan ini bisa terselesaikan dan menjadi final sehingga anugerah buat kita mendapatkan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut, ucap gubernur.