Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPRD Lampung Fraksi PDI Perjuangan, Yanuar Irawan, menjelaskan pihaknya ingin memastikan tidak terjadi pengurangan ataupun kelebihan anggaran agar program Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan tepat sasaran.
"Di Dinsos banyak keluhan soal PKH yang tidak tepat sasaran. Ada yang 2-3 tahun lalu layak menerima, tapi sekarang sudah tidak layak lagi. Data ini harus segera diperbaiki," ungkapnya, dikutip dari kupastuntas.co, Rabu (27/8).
Yanuar juga memaparkan pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp10,3 miliar untuk insentif pendamping PKH.
Pemberian insentif tersebut akan mengikuti kriteria tertentu agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Dengan anggaran yang terbatas, kami pastikan program prioritas ini terlaksana dengan baik dan sesuai sasaran. Pengawasan seperti ini dilakukan di hampir semua OPD mitra kerja," tambahnya.
Selain itu, Yanuar menyampaikan perkembangan program Sekolah Rakyat yang dikelola Dinsos.
Program ini akan segera berjalan dengan 70 siswa yang telah siap mengikuti pembelajaran di gedung pemerintah daerah Gedung Meneng, sambil menunggu pembangunan gedung permanen di Kota Baru.
Sekolah Rakyat menerapkan sistem pembelajaran langsung dengan siswa tinggal di asrama.
Program ini bertujuan membantu anak-anak dari keluarga miskin yang berisiko putus sekolah. Pemerintah menanggung seluruh biaya pendidikan.
