Jakarta, Gesuri.id Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia melorot ke angka 34 pada tahun 2025. Angka tersebut turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 37.

Merespons hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan keprihatinannya atas merosotnya IPK tersebut. Menurutnya, konstruksi pencegahan korupsi seharusnya dimulai dari penegakan hukum yang tertib dan konsisten, serta ditopang oleh keteladanan aparat penegak hukum.

Hal yang paling dilarang untuk dilanggar adalah aparat penegak hukum itu sendiri, karena mereka oleh undang-undang mendapatkan kedudukan yang istimewa. Kita tahu fenomena dalam proses politik, penegak hukum sering kali dilibatkan menjadi alat-alat kekuasaan. Ini yang tidak boleh terjadi, kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Hasto menambahkan bahwa kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas demokrasi, transparansi, dan penegakan hukumnya.

Ketika hukum tidak berkeadilan, ini menciptakan risiko yang mengakibatkan semuanya menjadi biaya mahal. Pemilu biaya mahal, investasi biaya mahal, distribusi logistik, hingga distribusi pangan menjadi mahal. Ini yang kita tidak inginkan, jelas Hasto.