Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa yang diutamakan atau didahulukan dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih tanah atau lahan adalah penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.

Baca:Presiden Jelaskan Manfaat Program Satu Peta

Arahan tersebut disampaikan kembali oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/2).

Sekarang indikasi tumpang tindih itu ada seluruh Indonesia 77 juta hektare, 77.365.141 hektare atau 40 persen, ujar Menko Perekonomian.